Dasar Hukum Ekspor Impor

Salam pembaca, nama saya Praktisi Ekspor Mudah. Saya adalah penulis artikel ini dan ingin berbagi informasi mengenai dasar hukum ekspor impor. Tujuan saya adalah memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami agar pembaca dapat memahami dasar hukum ekspor impor dengan lebih baik.

• Dasar Hukum Ekspor
• Dasar Hukum Impor
• Izin Ekspor Impor
• Pajak Ekspor Impor
• Perbedaan Ekspor dan Impor
• FAQ
• Pros
• Tips

Dasar Hukum Ekspor

Dasar hukum ekspor di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perdagangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi juga mengatur tentang ekspor.

Dalam undang-undang tersebut, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia ke luar negeri. Untuk melakukan ekspor, perusahaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk izin ekspor dan dokumen ekspor.

Dasar Hukum Impor

Dasar hukum impor diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Perdagangan Jasa juga mengatur tentang impor.

Dalam undang-undang tersebut, impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Untuk melakukan impor, perusahaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk izin impor dan dokumen impor.

Izin Ekspor Impor

Sebelum melakukan ekspor atau impor, perusahaan harus memperoleh izin dari pemerintah. Izin ekspor atau impor dapat diperoleh dari Kementerian Perdagangan atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk ekspor atau impor komoditas tertentu.

Setelah memperoleh izin ekspor atau impor, perusahaan harus memenuhi persyaratan dokumen ekspor atau impor, seperti Invoice, Packing List, dan Bill of Lading.

Pajak Ekspor Impor

Perusahaan yang melakukan ekspor atau impor juga harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak ekspor dan impor diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan.

Untuk ekspor, perusahaan harus membayar Pajak Ekspor sebesar 0,5% dari nilai FOB (Free on Board) barang yang diekspor. Sedangkan untuk impor, perusahaan harus membayar Pajak Impor sebesar 10% dari nilai CIF (Cost, Insurance, and Freight) barang yang diimpor.

Perbedaan Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor memiliki perbedaan dalam arti dan prosesnya. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia.

Proses ekspor dan impor juga berbeda, mulai dari persyaratan izin, dokumen, hingga pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami perbedaan antara ekspor dan impor agar dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan baik.

FAQ

• Q: Apa saja dokumen yang diperlukan untuk melakukan ekspor?
• A: Beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan ekspor antara lain Invoice, Packing List, dan Bill of Lading.
• Q: Apa saja persyaratan untuk memperoleh izin impor?
• A: Beberapa persyaratan untuk memperoleh izin impor antara lain memiliki NPWP, SIUP, dan Sertifikat Asal Barang.
• Q: Berapa pajak yang harus dibayarkan untuk ekspor?
• A: Perusahaan harus membayar Pajak Ekspor sebesar 0,5% dari nilai FOB barang yang diekspor.
• Q: Apa bedanya CIF dan FOB?
• A: CIF (Cost, Insurance, and Freight) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan FOB (Free on Board) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia ke luar negeri.

Pros

Dengan memahami dasar hukum ekspor impor, perusahaan dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan lebih baik dan meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas.

Tips

• Perusahaan harus memahami persyaratan izin, dokumen, dan pajak yang harus dibayarkan sebelum melakukan ekspor atau impor.
• Perusahaan harus memilih jasa pengiriman yang terpercaya dan memiliki pengalaman dalam melakukan ekspor atau impor.
• Perusahaan harus memperhatikan perbedaan waktu dan bahasa ketika melakukan komunikasi dengan pihak luar negeri.

Summary

Dasar hukum ekspor impor diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebelum melakukan ekspor atau impor, perusahaan harus memperoleh izin dari pemerintah dan memenuhi persyaratan dokumen dan pajak yang telah ditetapkan. Perusahaan juga harus memahami perbedaan antara ekspor dan impor agar dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan baik.